Sistem Pengelolaan Pengadilan
Kode Etik ASN Mahkamah Agung
Layanan Hukum
Kode Etik ASN & Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI
Panduan perilaku profesional dan berintegritas bagi seluruh pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI
Dokumen Resmi
Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI
Inti Dokumen
Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI merupakan panduan perilaku bagi setiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (good governance) demi menjaga citra dan kredibilitas institusi.
Latar Belakang
Reformasi Birokrasi Sebagai bagian dari upaya mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Tanggung Jawab Profesi Perlunya pegawai yang berintegritas dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.
Kaitan dengan Kinerja Adanya ketentuan mengenai pemberian Tunjangan Khusus Kinerja yang memerlukan penegakan disiplin kerja ketat. Pegawai yang tidak menaati aturan kepegawaian akan dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan tersebut.
Enam Nilai Dasar Aturan Perilaku ASN
Nilai 1
Transparansi
Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pemberian informasi kepada stakeholder.
Nilai 2
Akuntabilitas
Bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Nilai 3
Kemandirian
Pelaksanaan tugas secara profesional tanpa pengaruh pihak luar Mahkamah Agung.
Nilai 4
Integritas
Tindakan dan sikap jujur, objektif, serta bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas.
Nilai 5
Profesionalisme
Pelaksanaan tugas berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan disiplin sesuai kompetensi.
Nilai 6
Religiusitas
Kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi terhadap Tuhan sehingga menjamin perilaku yang lebih baik.
Pengertian Key Terms
Pegawai MA Mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS pada Mahkamah Agung RI.
Aturan Perilaku Pedoman tertulis berisi norma-norma perilaku yang wajib dipatuhi pegawai dalam tugas kedinasan maupun pergaulan sehari-hari.
Pelanggaran Segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan yang bertentangan dengan Aturan Perilaku.
Majelis Kehormatan Lembaga non-struktural yang bertugas menegakkan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran aturan perilaku.
Stakeholder Pihak-pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan layanan yang dihasilkan Mahkamah Agung.
Kewajiban, Larangan, dan Sanksi
Kewajiban Pegawai
Mentaati peraturan perundang-undangan dan jam kerja yang berlaku.
Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat.
Memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholders.
Berpakaian rapi, sopan, dan menjaga nama baik Korps serta institusi.
Menciptakan suasana kerja yang baik dan menindaklanjuti setiap pengaduan pelanggaran.
Larangan Pegawai
Melakukan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Menjadi anggota atau simpatisan partai politik.
Melakukan kegiatan yang memiliki benturan kepentingan (conflict of interest).
Menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apa pun yang terkait jabatan.
Menyalahgunakan rahasia negara/jabatan atau barang milik negara.
Melakukan perbuatan asusila, judi, serta mengonsumsi/mengedarkan narkoba dan minuman keras.
Sanksi Pelanggaran
Sanksi Moral: Permohonan maaf secara lisan/tertulis atau pernyataan penyesalan.
Hukuman Disiplin: Berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010, berdampak pada pengurangan tunjangan khusus kinerja sesuai tingkat pelanggaran.
Tingkatan: Pelanggaran lisan, tertulis, hingga pelanggaran disiplin berat.
Pengaturan Jam Kerja
Jam Kerja Efektif Pegawai
Senin — Kamis
08.00 – 16.30
Istirahat: 12.00 – 13.00
Jumat
08.00 – 17.00
Istirahat: 11.30 – 13.00
Sabtu — Minggu
Libur
Hari tidak masuk kerja