Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor melalui Program Ketahanan Pangan Nasional di Rutan Kelas II

Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor melalui Program Ketahanan Pangan Nasional di Rutan Kelas II

SANGGAU – Dalam rangka mendukung keberlanjutan Program Ketahanan Pangan Nasional, Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II berkomitmen untuk terus mempererat komunikasi dan kolaborasi aktif dengan berbagai instansi vertikal serta jajaran Aparatur Penegak Hukum (APH). Langkah nyata ini tecermin dalam agenda kunjungan kerja serta keikutsertaan dalam kegiatan panen raya bersama yang diselenggarakan di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B.

Kegiatan ini menjadi momentum penting yang menegaskan bahwa keberhasilan program strategis nasional tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan membutuhkan integrasi dan gotong royong yang kuat antar-lembaga.

Kegiatan ini dihadiri  oleh perwakilan Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II, jajaran Kepolisian Resor Sanggau, komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD 1204, serta pihak internal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kesatuan kehadiran ini melambangkan kekompakan dalam mengawal program-program strategis pemerintah di daerah.

Program ketahanan pangan yang diimplementasikan di dalam Rutan tidak hanya berfokus pada hasil produksi pertanian seperti sayur-mayur dan buah, melainkan juga berfungsi sebagai media pembinaan kemandirian bagi para warga binaan agar memiliki keterampilan produktif yang bernilai guna saat kembali ke masyarakat.

Memanfaatkan fasilitas pertanian modern seperti greenhouse, program ini membuktikan bahwa keterbatasan ruang bukan menjadi penghalang untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan pangan di tingkat lokal.

Semangat "SINERGI": Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II bersama seluruh elemen penegak hukum dan instansi kemasyarakatan di Kabupaten Sanggau siap mengawal terwujudnya ketahanan pangan yang kokoh, transparan, dan berdampak langsung bagi kemaslahatan masyarakat serta pembinaan hukum yang berkelanjutan.